Jenis Pengeluaran Negara dan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Perekonomian | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (ARDI TRI YUWONO)
Gunakan fitur "search my site" untuk mencari artikel yang anda inginkan
 

Jumat, 23 Juli 2021

Jenis Pengeluaran Negara dan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Perekonomian

 

1. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah

 

a. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat

 

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah (pusat maupun daerah) dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, sebagai berikut.

 

  • Pengeluaran rutin pemerintah, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran rutin, yaitu belanja pegawai, belanja barang,subsidi daerah otonom, bunga, dan cicilan utang luar negeri.

 

  • Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran untuk pembangunan, baik fisik seperti jalan, jembatan, gedung-gedung dan pembelian kendaraan dinas, maupun pembangunan nonfisik spritual, seperti penataran dan training.

 

b. Jenis-Jenis Pengeluaran Daerah

 

Seperti halnya pengeluaran negara dalam APBN, pengeluaran daerah juga merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam setiap penyusunan APBD. Secara singkat, komponen yang menyusun APBD, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Secara umum komposisi pengeluaran bagi daerah adalah sama dengan komposisi pengeluaran negara. Setiap daerah memiliki komposisi pengeluaran daerah yang berbeda-beda. Bagaimanapun, komposisi dari APBD suatu daerah harus disesuaikan dengan perkembangan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Setiap daerah tidak harus memaksakan diri untuk memperbesar pengeluaran tanpa diimbangi dengan kemampuan pendapatannya, khususnya kapasitas pendapatan asli daerah (PAD)-nya.

 

2. Pengaruh APBN dan APBD terhadap Perekonomian

 

APBN maupun APBD sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Melalui APBN/APBD dapat diketahui arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah.

 

Menurut pengamat ekonomi, Sjahrir, anggaran pemerintah (APBN/APBD) sangat memengaruhi kondisi perekonomian tidak hanya di negara sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara industri maju lainnya. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, peranan pemerintah tergolong besar, perubahan dalam APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian.

 

APBN/APBD memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor lain, seperti sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi. Hal ini terjadi karena APBN/APBD memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor ekonomi tersebut.

 

a. Sektor Moneter

 

Pengaruh APBN/APBD terhadap sektor moneter jelas besar mengingat anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer (base money). Perubahan dalam komponen tersebut akan memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

 

b. Neraca Pembayaran

 


Pengaruh APBN/APBD juga relatif besar terhadap neraca pembayaran karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

 

  • Sebagian komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas, yaitu sebagian besar dari hasil penjualan migas masuk ke kas negara.

 

  • Defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri. Sebagai konsekuensinya, sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk pembayaran kembali utang dan bunganya.

 

  • Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar, misalnya bantuan proyek yang merupakan sumber untuk menutupi defisit APBN.

 

c. Sektor Produksi

 


Bagi sektor produksi, pengaruh APBN/APBD terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan anggaran defisit (dalam arti pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar daripada penerimaan pemerintah), akan mengurangi tingkat pajak atau menambah pengeluaran pemerintah (antara lain dalam bentuk subsidi). Kedua hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya, per mintaan total masyarakat terhadap barang dan jasa cenderung meningkat. Peningkatan permintaan akan mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Adanya peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Sumber :

 

Hidayat, Syarif dan Masyhuri (Ed.). 2001. Menyingkap Akar Persoalan Ketimpangan Ekonomi di Daerah: Sebuah Kajian Ekonomi Politik. Jakarta: Pamator.

 

Todaro, Michael P. 2000. Ekonomi untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar tentang Prinsip-Prinsip, Masalah, dan Kebijakan Pembangunan. Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.

 

Tambunan, Tulus. 1998. Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

 

Imamul Arifin, Giana Hadi Wagiana. 2009. Membuka Cakrawala Ekonomi untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

 
 
 
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (ARDI TRI YUWONO) © 2020