1.
Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
a.
Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat
Pengeluaran
pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang
secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah (pusat maupun daerah) dan
secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Di
Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi,
sebagai berikut.
- Pengeluaran rutin pemerintah, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran rutin, yaitu belanja pegawai, belanja barang,subsidi daerah otonom, bunga, dan cicilan utang luar negeri.
- Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran untuk pembangunan, baik fisik seperti jalan, jembatan, gedung-gedung dan pembelian kendaraan dinas, maupun pembangunan nonfisik spritual, seperti penataran dan training.
b.
Jenis-Jenis Pengeluaran Daerah
Seperti
halnya pengeluaran negara dalam APBN, pengeluaran daerah juga merupakan salah
satu komponen yang harus ada dalam setiap penyusunan APBD. Secara singkat,
komponen yang menyusun APBD, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan. Secara umum komposisi pengeluaran bagi daerah adalah sama dengan
komposisi pengeluaran negara. Setiap daerah memiliki komposisi pengeluaran
daerah yang berbeda-beda. Bagaimanapun, komposisi dari APBD suatu daerah harus
disesuaikan dengan perkembangan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.
Setiap daerah tidak harus memaksakan diri untuk memperbesar pengeluaran tanpa
diimbangi dengan kemampuan pendapatannya, khususnya kapasitas pendapatan asli daerah
(PAD)-nya.
2.
Pengaruh APBN dan APBD terhadap Perekonomian
APBN
maupun APBD sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah akan berpengaruh
terhadap perekonomian nasional. Melalui APBN/APBD dapat diketahui arah, tujuan
serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Menurut
pengamat ekonomi, Sjahrir, anggaran pemerintah (APBN/APBD) sangat memengaruhi
kondisi perekonomian tidak hanya di negara sedang berkembang seperti Indonesia,
tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara industri
maju lainnya. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, peranan pemerintah
tergolong besar, perubahan dalam APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap
perekonomian.
APBN/APBD
memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor lain, seperti sektor moneter,
neraca pembayaran, dan sektor produksi. Hal ini terjadi karena APBN/APBD
memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor ekonomi tersebut.
a.
Sektor Moneter
Pengaruh
APBN/APBD terhadap sektor moneter jelas besar mengingat anggaran negara merupakan
salah satu komponen dari uang primer (base
money). Perubahan dalam komponen tersebut akan memengaruhi jumlah uang yang
beredar di masyarakat.
b.
Neraca Pembayaran
Pengaruh
APBN/APBD juga relatif besar terhadap neraca pembayaran karena beberapa hal,
antara lain sebagai berikut.
- Sebagian komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas, yaitu sebagian besar dari hasil penjualan migas masuk ke kas negara.
- Defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri. Sebagai konsekuensinya, sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk pembayaran kembali utang dan bunganya.
- Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar, misalnya bantuan proyek yang merupakan sumber untuk menutupi defisit APBN.
c.
Sektor Produksi
Bagi
sektor produksi, pengaruh APBN/APBD terlihat dari penerapan kebijakan
penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan
anggaran defisit (dalam arti pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar
daripada penerimaan pemerintah), akan mengurangi tingkat pajak atau menambah
pengeluaran pemerintah (antara lain dalam bentuk subsidi). Kedua hal ini akan
meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya, per mintaan total
masyarakat terhadap barang dan jasa cenderung meningkat. Peningkatan permintaan
akan mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya.
Adanya peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang akan mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional.
Sumber
:
Hidayat,
Syarif dan Masyhuri (Ed.). 2001. Menyingkap Akar Persoalan Ketimpangan
Ekonomi di Daerah: Sebuah Kajian Ekonomi Politik. Jakarta: Pamator.
Todaro,
Michael P. 2000. Ekonomi untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar tentang
Prinsip-Prinsip, Masalah, dan Kebijakan Pembangunan. Edisi Ketiga.
Jakarta: Bumi Aksara.
Tambunan,
Tulus. 1998. Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi. Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Imamul
Arifin, Giana Hadi Wagiana. 2009. Membuka Cakrawala Ekonomi untuk Kelas XI
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

