Kehidupan Politik Kerajaan Majapahit

 

1. Raden Wijaya (1292–1309)

          

Kerajaan Majapahit lahir dalam suasana perubahan besar dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1292 Kertanegara gugur oleh pengkhianatan Jayakatwang, Singasari hancur dan digantikan oleh Kediri. R. Wijaya terdesak oleh serangan tentara Jayakatwang di medan utara dan berhasil melarikan diri serta mendapat perlindungan dari Kepala Desa Kudadu. Selanjutnya, ia berhasil menyeberang ke Madura minta perlindungan dan bantuan kepada Bupati Sumenep, Aria Wiraraja. Atas saran dan jaminan Aria Wiraraja, R. Wijaya mengabdikan diri kepada Jayakatwang dan memperoleh tanah di Desa Tarik yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Majapahit.

 

Tentara Kubilai Khan sebanyak 200.000 orang dibawah pimpinan Shih Pie, Ike Mase, dan Kau Shing datang untuk menghukum Kertanegara. R. Wijaya bergabung dengan tentara Cina dan mengadakan serangan ke Kediri karena Cina tidak mengetahui terjadinya perubahan kekuasaan di JawaTimur. Setelah R. Wijaya dengan bantuan tentara Kubilai Khan berhasil mengalahkan Jayakat wang, ia menghantam tentara asing tersebut. Serangan mendadak yang tidak terkira sebelumnya, memaksa tentara Kubilai Khan meninggalkan Jawa Timur terburu-buru dengan sejumlah besar korban. Akhirnya, R. Wijaya dinobatkan menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana (1292–1307).

 

Untuk menjaga ketenteraman kerajaan maka R. Wijaya mengadakan konsolidasi dan mengatur pemerintahan. Orang-orang yang pernah berjasa dalam perjuangan diberi kedudukan dalam pemerintahan. Misalnya, Aria Wiraraja diberi tambahan wilayah di Lumajang sampai dengan Blambangan, Desa Kudadu dijadikan desa perdikan (bebas pajak dan mengatur daerahnya sendiri). Demikian juga teman seperjuangannya yang lain, diberi kedudukan, ada yang dijadikan menteri, kepala wilayah dan sebagainya.

 

Untuk memperkuat kedudukannya, kempat putri Kertanegara dijadikan istrinya, yakni Dewi Tribhuanaeswari, Dewi Narendraduhita, Dewi Prajnaparamita dan Dewi Gayatri. Tidak lama kemudian tentara Singasari yang ikut Ekspedisi Pamalayu di bawah pimpinan Kebo Anabrang kembali membawa dua putri boyongan, yakni Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak diambil istri oleh R. Wijaya, sedangan Dara Jingga kawin dengan keluarga raja yang mempunyai anak bernama Adiytawarman. Dialah yang kelak menjadi raja di Kerajaan Malayu.

 

Demikianlah usaha-usaha yang dilakukan oleh R. Wijaya dalam upaya mengatur dan memperkuat kekuasaan pada masa awal Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1309 R. Wijaya meninggal dunia dan didharmakan di Candi Simping (Sumberjati, Blitar) dalam perwujudan Harihara (Siwa dan Wisnu dalam satu arca).

 

2) Jayanegera (1309–1328).

 

R. Wijaya kemudian digantikan oleh putranya Kalagemet dengan gelar Jayanegara (1309–1328), putra R. Wijaya dengan Dara Petak. Pada masa ini timbul kekacauan di Majapahit karena pemerintahan Jayanegara yang kurang berbobot dan adanya rasa tidak puas dari pejuang-pejuang Majapahit semasa pemerintahan R. Wijaya. Kekacauan di Majapahit itu berupa pemberontakan yang dapat membahayakan negara, seperti berikut.

 

• Pemberontakan Rangga Lawe (1309) yang berkedudukan di Tuban tidak puas karena ia mengharapkan dapat menjadi patih di Majapahit, sedangkan yang diangkat adalah Nambi.

 

• Pemberontakan Lembu Sora (1311) karena hasutan Mahapati yang merupakan musuh dalam selimut Jayanegara.

 

• Pemberontakan Nambi (1316) karena ambisi ayahnya Aria Wiraraja agar Nambi menjadi raja.

 

Semua pemberontakan tersebut dapat dipadamkan, tetapi terdapat Pemberontakan Kuti (1319) yang merupakan pemberontakan yang paling membahayakan karena Kuti dapat menduduki istana kerajaan dan Jayanegara terpaksa menyingkir ke Bedander. Namun, pasukan Bayangkari kerajaan di bawah pimpinan Gajah Mada berhasil merebut kembali istana. Jayanegara dapat kembali ke istana lagi dan berkuasa hingga tahun 1328. Sebagai penghargaan atas jasa jasanya, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi patih di Kahuripan dan kemudian di Daha.

 

3) Tribhuanatunggadewi (1328–1350)

 

Pada tahun 1328 Jayanegara wafat. Ia tidak mempunyai putra sehingga takhta kerajaan diserahkan kepada Gayatri. Oleh karena Gayatri telah menjadi bhiksuni maka yang tampil adalah putrinya, Bhre Kahuripan yang bertindak sebagai wali ibunya. Bhre Kahuripan bergelar Tribhuanatunggadewi.

 

Pemerintahan Tribhuanatunggadewi masih dirongrong pemberontakan, yakni pemberontakan Sadeng dan Keta. Namun, pemberontakan tersebut berhasil dihancurkan oleh Gajah Mada. Sebagai tanda penghargaan, pada tahun 1333 Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Majapahit menggantikan Arya Tadah yang sudah tua. Pada waktu penobatannya, Gajah Mada mengucapkan "Sumpah Palapa" (Tan Amukti Palapa). Isinya, Gajah Mada bersumpah tidak akan makan enak (palapa) sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit.

 

Dalam usaha menyatukan seluruh Nusantara, Gajah Mada dibantu oleh Empuu Nala dan Adiytawarman. Mula-mula mereka menaklukkan Bali (1334). Selanjutnya, satu per satu kerajaan-kerajaan di Nusantara berhasil dipersatukan.

 

4) Hayam Wuruk (1350–1389)

 

Pada tahun 1350 Gayatri wafat sehingga Tribhuanatunggadewi turun takhta dan digantikan oleh putranya, yakni Hayam Wuruk dengan gelar Rajasanegara. Pada masa pemerintahannya bersama Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya.

 

Pemerintahan terlaksana secara teratur, baik di tingkat pusat (ibu kota), tingkat menengah (vasal), dan tingkat desa. Sistem pemerintahan 12) daerah (tingkat menengah dan desa) tidak berubah, sedangkan di tingkat pusat diatur sebagai berikut:

 

• Dewan Saptap Prabu, merupakan penasihat raja yang terdiri atas kerabat keraton dengan jabatan rakryan i hino, rakryan i halu, dan rakryan i sirikan.

 

• Dewan Pancaring Wilwatikta, merupakan lembaga pelaksana pemerintahan (lembaga eksekutif) semacam dewan menteri yang terdiri atas rakryan mahapatih, rakryan tumenggung, rakryan demung, rakryan rangga, dan rakryan kanuruhan.

 

• Dewan Nayapati (lembaga yudikatif) yang mengurusi peradilan.

 

• Dharmadyaksa, lembaga yang mengurusi keagamaan terdiri atas Dharmadyaksa ring Kasaiwan untuk agama Hindu dan Dharmadyaksa ring Kasogatan untuk agama Buddha.

 

Dengan demikian, pada masa Majapahit penganut agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan, rukun dan damai. Bhineka tunggal ika tan hana dharmamangrawa inilah semboyan rakyat Majapahit dalam menciptakan persatuan dan kesatuan sehingga muncul sebagai kerajaan besar di Nusantara.

 

Di tingkat tengah terdapat pemerintah daerah yang dikepalai oleh seorang raja kecil atau bupati. Mereka dapat mengatur daerahnya secara otonom, tetapi setiap tahun berkewajiban datang ke ibu kota sebagai tanda tetap setia dan tunduk kepada pemerintah pusat Majapahit. Daerah-daerah demikian disebut mancanegara yang berarti negara (daerah) di luar daerah inti kerajaan. Jadi, untuk mengikat hubungan maka setiap tahun daerah taklukan harus mengirim upeti ke Majapahit. Di samping itu juga ada petugas Majapahit yang berkeliling ke daerah-daerah untuk melihat kedaan rakyatnya.

Untuk memantau ketertiban dan keamanan dikirimlah duta nitiyasa (petugas sandi) ke seluruh Nusantara. Di tingkat bawah, terdapat pemerintahan desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Pemerintahan dilakukan menurut hukum adat desa itu sendiri. Struktur pemerintahan desa masih asli dan kepala desa dipilih secara demokratis.

 

Dengan kondisi pemerintahan yang stabil dan keamanan yang terjaga, Sumpah Palapa Gajah Mada dapat diwujudkan. Satu per satu wilayah Nusantara dapat menyatu dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Dalam kitab Negarakrtagama secara jelas disebutkan daerah-daearah yang masuk wilayah kekuasaan Majapahit ialah Jawa, Sumatra, Tanjungpura (Kalimantan), Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, Semenanjung Malaka, dan daerah-daerah pulau di sekitarnya.

 

Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang jauh, seperi Siam, Champa dan Cina. Negara-negara tersebut dianggap sebagai mitreka satata (negara sahabat yang berkedudukan sama).

 

Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 dan digantikan oleh putrinya Dyah Kusumawardhani yang didampingi oleh suaminya Wikramawardhana (1389–1429). Hayam Wuruk dengan isteri selir mempunyai anak Bhre Wirabhumi yang telah diberi kekuasaan sebagai penguasa daerah (bupati) di Blambangan. Akan tetapi, Bhre Wirabumi menuntut takhta Majapahit sehingga menimbulkan perang saudara (Perang Peregreg) tahun1401-1406. Pada akhirnya Bhre Wirabhumi kalah dan perang saudara tersebut mengakibatkan lemahnya kekuasaan Majapahit.

 

Setelah Wikramawardhana meninggal (1429) takhtanya digantikan oleh Suhita yang memerintah hingga 1447. Sampai dengan akhir abad ke-15 masih ada raja-raja yang memerintah sebagai keturunan Majapahit , namun telah suram karena tidak ada persatuan dan kesatuan sehingga daerah-daerah jajahan satu demi satu melepaskan diri. Para bupati di pantai utara Jawa, seperi Demak, Gresik, dan Tuban telah menganut agama Islam sehingga satu per satu memisahkan diri dari Majapahit. Demikian juga daerah di luar Jawa mulai berani tidak mengirim upeti ke Majapahit sampai dengan Majapahit mengalami kemunduran dan akhirnya rutuh. Dengan demikian, faktor yang menyebabkan kemunduran Majapahit kalu disimpulkan, antara lain sebagai berikut.

 

• Tidak ada lagi tokoh-tokoh yang kuat di pusat pemerintahan yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk.

 

• Terjadinya perang saudara (Paregreg).

 

• Banyak daerah-daerah jajahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit.

 

• Masuk dan berkembangnya agama Islam.

 

• Setelah mengalami kemunduran, akhirnya Majapahit runtuh. Dalam hal ini ada dua pendapat:

 

• Tahun 1478, yakni adanya serangan Girindrawardana dari Kediri. Peristiwa tersebut diberi candrasengkala "hilang sirnakertaning bhumi" yang berarti tahun 1400 Saka/1478 M.

 

• Tahun 1526, yakni adanya serangan tentara dari Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Serangan Demak ini menandai berakhirnya kekuasaan Hindu di Jawa.

 

Sumber:

 

Chalid Latif dan Irwin Lay. 1992. Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia. Jakarta: Pembina Peraga.

Dwi Ari Listiyani. 2009. Sejarah 2 Untuk SMA/MA Kelas XI Program IPS. Jakarta:  Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Leo Agung S. dan Dwi Ari Listiyani. 2003. Sejarah Nasional dan Umum 2. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia V dan VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Nugroho Notosusanto. dkk . 1992. Sejarah Nasional Indonesia 2 dan 3. Jakarta: Depdikbud.